https://www.merdeka.com/
Bontang Pos – Beberapa elemen mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka pada Jumat (18/10) siang. Aksi ini digelar untuk menyampaikan tuntutan terkait kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Untuk memastikan keamanan dan ketertiban, sebanyak 1.929 personel gabungan telah dikerahkan oleh pihak kepolisian.
“Kekuatan personel yang dilibatkan dalam pengamanan berjumlah 1.929 personel,” ungkap Kombes Pol. Susatyo Purnomo saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat.
Selain mengerahkan personel, kepolisian juga telah mempersiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Istana Negara. Menurut Susatyo, pengaturan lalu lintas akan bersifat situasional dan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika massa semakin bertambah dan eskalasi meningkat, maka beberapa ruas jalan di sekitar lokasi aksi akan dialihkan.
“Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan sesuai skala dan dinamika di lapangan. Jika eskalasi meningkat, arus di Jalan Merdeka Barat akan kami alihkan,” jelas Susatyo.
Ia juga mengimbau kepada peserta aksi untuk tetap tertib dan mematuhi peraturan yang berlaku. Kepolisian meminta agar demonstran tidak melakukan tindakan anarkis atau provokatif yang dapat memicu kerusuhan.
“Peserta aksi diharapkan menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan anarkis, dan tidak memprovokasi massa lain untuk merusak fasilitas umum,” ujarnya.
Polisi Imbau Personel Bertindak Humanis
Sementara itu, Susatyo juga mengingatkan seluruh personel yang bertugas agar tetap bersikap profesional dan humanis saat mengamankan aksi. Ia menekankan pentingnya menjaga pendekatan yang persuasif dan tidak membawa senjata api selama bertugas di lapangan.
“Anggota yang terlibat dalam pengamanan dilarang membawa senjata api. Kami harap mereka menghormati saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat secara damai,” ucapnya.
Susatyo menegaskan bahwa pengamanan akan difokuskan pada menjaga situasi agar tetap kondusif tanpa membatasi hak warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Ia menambahkan bahwa pendekatan humanis diperlukan agar tidak terjadi benturan antara aparat keamanan dan massa aksi.
“Kami ingin memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi tetap dihormati, dan pengamanan akan dilakukan dengan profesional dan humanis,” tambahnya.
BEM SI Soroti Kebijakan Jokowi
Aksi unjuk rasa ini diumumkan oleh BEM SI melalui akun Instagram resmi mereka, @bem_si. Dalam unggahan tersebut, BEM SI menyatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk mengkritik berbagai kebijakan Presiden Joko Widodo yang dinilai belum memenuhi harapan rakyat.
“Masih banyak evaluasi yang belum dijalankan dan dipertanggungjawabkan oleh Presiden Jokowi. Banyak kebijakan yang menyimpang, merugikan masyarakat, dan hanya menguntungkan kelompok tertentu selama masa kepemimpinannya,” tulis BEM SI dalam unggahan tersebut.
Mereka menuntut agar Presiden Jokowi bertanggung jawab atas berbagai permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahannya. BEM SI menilai bahwa banyak persoalan publik yang tidak tertangani dengan baik dan justru menguntungkan kalangan tertentu.
BEM SI mengajak mahasiswa dari berbagai kampus untuk ikut bergabung dalam aksi tersebut. Mereka menekankan bahwa gerakan ini merupakan bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah dan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
“Aksi ini adalah bentuk evaluasi atas kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat dan melukai keadilan sosial. Kami mengajak seluruh mahasiswa bergabung dalam aksi ini,” lanjut unggahan tersebut.
Kesimpulan
Aksi unjuk rasa di Istana Merdeka ini menjadi momentum bagi mahasiswa BEM SI untuk menyuarakan tuntutan mereka kepada pemerintah. Dengan adanya pengawalan ketat dari 1.929 personel gabungan, diharapkan demonstrasi ini berlangsung dengan tertib dan damai. Pihak kepolisian juga memastikan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi akan tetap dijamin, dengan pendekatan pengamanan yang profesional dan humanis.
Di sisi lain, BEM SI menekankan pentingnya evaluasi terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Mereka menilai bahwa banyak kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan perlu dipertanggungjawabkan. Dengan aksi ini, BEM SI berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat dan melakukan perbaikan demi kesejahteraan bersama.
