https://www.merdeka.com/
Bontang Pos – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua lembaga terpisah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur dan perumahan di Indonesia.
Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR yang akan segera memasuki masa pensiun, memberikan pesan penting kepada calon penggantinya. Dalam acara perpisahan di kantor Kementerian PUPR, Basuki mengingatkan tentang prinsip SIDLACOM yang harus diteruskan. SIDLACOM adalah singkatan dari Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Action Program, Construction, Operation, and Maintenance. Prinsip ini mencakup seluruh tahapan dalam pembangunan, mulai dari survei hingga pemeliharaan, dan menjadi komitmen Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselesaikan dengan baik.
“Setiap pekerjaan harus melalui prinsip SIDLACOM agar pekerjaan dapat selesai dengan baik,” ungkap Basuki. Ia meyakini bahwa calon Menteri Pekerjaan Umum yang baru sudah memahami prinsip dasar ini. Menurutnya, calon menteri tersebut merupakan sosok yang memiliki pengalaman di lapangan. “Saya yakin bapak Menteri PU sudah familiar dengan SIDLACOM. Background-nya beliau adalah pekerja lapangan,” tambah Basuki.
Ketika ditanya mengenai rencananya setelah masa jabatannya sebagai Menteri PUPR berakhir, Basuki menjawab dengan singkat, “Saya belum tahu. Habis dari sini saya pulang ke Bekasi.”
Sementara itu, Diana Kusumastuti, Direktur Jenderal Cipta Karya, mengungkapkan bahwa dia dan beberapa pejabat lainnya di Kementerian PUPR diundang oleh Prabowo untuk memberikan arahan terkait fokus utama di bidang infrastruktur. Dalam pertemuan di kediaman Prabowo di Kertanegara, Diana menyebutkan tiga tugas utama yang diberikan presiden terpilih: kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pengelolaan air, dan perumahan. “IKN jelas harus dilanjutkan. Yang lainnya, seperti air dan perumahan, juga harus diteruskan,” ujar Diana.
Meskipun memiliki tugas yang jelas, Diana belum bersedia menjelaskan secara rinci mengenai tanggung jawab spesifik yang akan diembannya. “Tunggu dulu saja. Sebentar lagi ada pelantikan, habis pelantikan, aku enggak mau ngomong dulu,” jelasnya. Diana mengaku telah diminta untuk bergabung dalam kabinet Prabowo untuk periode 2024-2029 dan siap membantu dalam pemerintahan baru.
Dalam diskusi dengan Prabowo, Diana menyatakan antusiasmenya untuk berkontribusi di sektor infrastruktur, namun ia tidak memberikan jawaban pasti apakah ia akan tetap berada di Kementerian PUPR. “Kita lihat nanti ya,” tuturnya sambil tersenyum.
Pemecahan Kementerian PUPR menjadi dua lembaga ini merupakan langkah strategis dalam memperbaiki pengelolaan infrastruktur dan perumahan di Indonesia. Dengan adanya dua menteri yang fokus pada masing-masing sektor, diharapkan proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pembangunan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, ini juga menjadi kesempatan bagi calon menteri untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan oleh Basuki, sehingga pembangunan infrastruktur di tanah air dapat berlangsung dengan baik dan berkelanjutan.
Dengan demikian, transformasi Kementerian PUPR di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menciptakan sistem yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
